Pelopor Pemikiran adalah bagian penting lainnya dari program CSR kami, berupa sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan serangkaian forum diskusi untuk membahas masalah yang paling mendesak dalam pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap masyarakat. Pelopor Pemikiran mencakup dua program utama: Infrastructure Leaders Forum dan Dialogue Series.
INFRASTRUCTURE LEADERS FORUM (ILF)
2015
2013
2012
Global Infrastructure Leaders Forum 2015
Peluang dan Tantangan Infrastruktur di bawah Pemerintah Baru. GILF 2015 diharapkan memberikan solusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia.
Nusantara Infrastructure bekerjasama dengan Quad Event Management menggelar Global Infrastructure Leaders Forum (GILF) 2015, di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 31 Maret 2015. Event ini dihadiri lebih dari 300 peserta, termasuk 30 pakar di bidang industri infrastruktur (dari pihak pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri), dan diliput oleh 15 media (cetak dan online).
GILF 2015 mengangkat tema “Opportunities and Challenges for Delivery of Infrastructure under the New Government”. Melanjutkan sukses ILF 2012 dan 2013, forum internasional kali ini ditujukan untuk bisa menjadi pendorong, inisiator, dan solusi dalam hal pendanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, melalui sinergi swasta dan pemerintah.
Acara dibuka oleh Ramdani Basri selaku CEO Nusantara Infrastructure, dan dipimpin oleh DR John Scott Younger, OBE, selaku Direktur Nusantara Infrastructure. Pembicara di GILF 2015 ini adalah Hermanto Dardak (Pelaksana Tugas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah), Rudy Salahudin (Direktur Perencanaan Investasi Infrastruktur BKPM), Julian Smith (Advisor PwC Indonesia), dan Prof. Danang Parikesit (Kepala Masyarakat Transportasi Indonesia - MTI).
Peluang dan Tantangan Infrastruktur
Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur dengan target hingga 2019, meliputi akses sanitasi dan air bersih mencapai 100%, menghilangkan daerah kumuh, Program Pembangunan Tol Laut sebagai “Pendulum Nusantara”.
Namun, sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah persoalan: Pembangunan yang tidak merata (hanya terpusat di Jawa, Bali dan Sumatera); Pertumbuhan masyarakat urban yang tidak merata; Masih minimnya sektor pembangunan perumahan, pengelolaan suplai air bersih, dan sanitasi; Infrastruktur jalan belum merata; dan investasi negara untuk infrastruktur yang belum didukung visi yang ideal.
Memberikan Solusi
Forum ini fokus pada tantangan menghadapi upaya pemerintah Indonesia dalam mencari solusi terhadap kendala-kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti: sinkronisasi berbagai peraturan terkait pembangunan infrastruktur dan layanan satu atap untuk mempermudah investasi yang dilakukan oleh BKPM.
Berbagai persoalan utama infrastruktur yang dibahas di GILF 2015, yaitu :
- “Land Transport Connectivity”.
- “Preparing ASEAN Open Skies”.
- “The Role of Renewable Energy Solutions in Dealing with Future Energy Requirements”.
- “New Port Project Privatization”.
- “The Urgency to Develop Water Supply and Sanitation”.
Mencari Solusi Pendanaan Infrastruktur
Pada 31 Oktober 2013, Infrastructure Leaders Forum (ILF) 2013 diselenggarakan di Ballroom Hotel Four Season Hotel, Jakarta, dalam persiapan pelaksanaan ASEAN Economic Community atau pasar ASEAN terintegrasi 2015, sekaligus mendukung program MP3EI. Forum ini diprakarsai oleh NI bekerja sama dengan sponsor utama lainnya, yaitu Pricewaterhouse Coopers (PwC), Rajawali Corpora (Express Group), Australian Trade Commission (Austrade), PT Bank Central Asia Tbk, Thiess, Bank, ICBC dan Bank of Victoria.
ILF 2013 dihadiri oleh 350 orang terdiri dari wakil-wakil dari perusahaan swasta nasional dan internasional serta pemerintah. Forum membahas tentang masalah infrastruktur di Indonesia. Para pelaku ekonomi selama ini mengeluh tentang kurangnya infrastruktur, yang menjadi salah satu kendala penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga menjadi penghalang bagi daya saing peningkatan perekonomian nasional.
Tampil sebagai nara sumber adalah dari Kementerian Keuangan, Country Manager International Finance Corporation (IFC) Sarvesh Suri, dan Philip Paterson, Kepala Specialized Lending ANZ Indonesia. ILF 2013 juga mengundang lebih dari 25 pembicara ahli infrastruktur (dari Indonesia dan luar negeri), seperti CEO PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini, Co-Head of Asia, Hastings Fund Management Grant Dooley, Komisaris Perdagangan Austrade Julianne Merriman, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, Direktur Infrastruktur PwC Indonesia Agung Wiryawan, dan lain-lain.
John Scott Younger (Direktur NI) sebagai Conference Leader ILF 2013 mengatakan bahwa ILF 2013 ini bertema “Opportunities in Financing and Developing Infrastructure Projects in Indonesia” (Peluang di Pembiayaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur di Indonesia). Pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Realisasi ini sangat mendesak. Target ILF 2013 adalah untuk fokus pada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pola PPP dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Topik Diskusi
ILF 2013 membahas beberapa masalah utama di bidang infrastruktur, di antaranya:
- “New Funding and Financing Methods for Infrastructure Delivery and Operation” yang dipimpin oleh Julianne Merriman dari Austrade.
- "Understanding the Laws and Regulations on Investment in Indonesia" dan "Outlook in Seaport Development in Indonesia" yang dipimpin oleh RJ Lino, Direktur Utama Pelindo II.
- "Potential and Challenges in Renewable Energy Development" oleh Senior Manajer Energi Panas Bumi Anang Yahmadi dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- "Water Prospect and Its Challenges" yang dipimpin oleh Agung Wiryawan, Direktur PwC Indonesia.
ILF 2013 dihadiri oleh 43 media yang terdiri dari 2 media elektronik, 17 dari media cetak, 24 dari media online. Wawancara eksklusif dilakukan oleh Street Times (media asing) dan beberapa media cetak yang terpilih.
Infrastructure Leaders Forum 2012
Indonesia dinilai sedang mengalami situasi darurat. Para investor, kontraktor, profesional, perbankan dan pemerintah dengan cepat merespon keadaan ini.
Forum ILF yang diadakan pada tanggal 22 November 2012 di Hotel Four Seasons, Jakarta, membahas langkah-langkah inovatif dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Forum ini akan mengeluarkan pernyataan sikap dan analisis penting sebagai masukan bagi pemerintah.
Dari data yang dikeluarkan oleh Bappenas, dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dalam kurun lima tahun ke depan adalah sebesar lebih dari USD 140 miliar. Dari total dana tersebut, kemampuan keuangan pemerintah hanyalah sekitar 35 persennya. Selebihnya diharapkan akan didapat melalui program KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta). Dari total 79 proyek yang ditawarkan bernilai USD 53 miliar saat ini, ada 34 proyek unggulan senilai USD 38 miliar.
Bernadus Djonoputro, sebagai Ketua Konferensi ILF menyimpulkan bahwa kurang cepatnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia dikarenakan faktor-faktor yaitu kurangnya persiapan dalam pelaksanaan tender, peraturan investasi yang kurang jelas, dan pembebasan lahan. Hal tersebut menjadi masalah utama yang sampai saat ini belum ada solusinya, sehingga mengakibatkan perusahaan swasta dan perusahaan asing berpikir ulang untuk melakukan realisasi investasi di Indonesia, karena adanya implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Wahyu Utomo, Asisten Deputi Pengembangan Regional Infrastruktur dan Wilayah Kementerian Perekonomian mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan analisis untuk menjalankan langkah-langkah inovatif untuk mengembangkan lembaga baru yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan projek yang layak ditawarkan kepada investor swasta
Dalam Forum ini, NI menghadirkan para ahli dan tokoh-tokoh infrastruktur seperti:
- Kym Hewett – Senior Trade Commissioner dari Australian Trade Comission (AUSTRADE),
- Maria Wahono – Direktur PT Solo Ngawi Jaya, PT Ngawi Kertosono Jaya dan PT Cinere Serpong Jaya,
- Agung Wiryawan – Direktur Infrastruktur PwC Indonesia,
- Dr. David Ray, Direktur Fasilitas Indll Infrastructure Initiative,
- Mark Rathbone – Pimpinan Infrastruktur Cluster PwC Indonesia,
- Endy Bayuni – Senior Editor dari The Jakarta Post,
- Windhu S. Hidranto, Prof. Suyono Dikun, Harun al-Rasyid Lubis, dari IPKC,
- Ir. Tamba Hutapea – Deputi Perencanaan Investasi dari The Indonesia Investment Coordination Board,
- John McEvoy – Direktur dari Everything Infrastructure, Addison Consulting Group dan CEO Holistic Infrastructure Solutions
- Peter Gemell - Direktur dari Everything Infrastructure
- Darwin T. Djajawinata - Senior Vice President, Advisory Division, PT Sarana Multi Infrastruktur
- Tri Agus Rianto - Presiden Direktur, PT Citra Wassphutowa, Chairman, Indonesian Toll Association (ATI)
- Dwianto Eko Winaryo - Manager Teknik THIESS Toll Road Company
- Yumiko Noda – Pimpinan PwC East Cluster PPP, Former Deputy Mayor of Yokohama
- Dr. Scott Younger - OBE FICE, Commissioner, PT Nusantara Infrastructure Tbk
.
DIALOGUE SERIES
Dialogue Series, sebuah forum para profesional dan pebisnis infrastruktur di Indonesia untuk bertukar pikiran dan berkala yang mempertemukan berbagai kalangan pemangku kepentingan di sektor infrastruktur, baik investor, operator, teknokrat maupun pemerintah. Forum ini kelak diharapkan menjadi referensi bagi dunia infrastruktur di Indonesia.
DS 8
DS 7
DS 6
DS 5
DS 4
DS 3
DS 2
DS 1
Pembangunan Bandara di Indonesia
"Apa yang Perlu Dilakukan untuk Mendukung Pesatnya Pertumbuhan Transportasi Udara"
NI mengadakan Dialogue Series ke-8 pada Kamis, 3 April 2014, di Hotel Four Seasons, Jakarta. Dialog bertema "What We Need to Do to Support the Rapid Growth in Air Travel" (Apa yang Perlu Dilakukan untuk Mendukung Pesatnya Pertumbuhan di Transportasi Udara). Acara ini didukung oleh Qeema Aviation Infrastructure, sebuah perusahaan Inggris yang memiliki portofolio khusus di bidang penerbangan dan bandara.
Forum dibuka oleh Ben Bingham sebagai perwakilan di Indonesia untuk Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund - IMF), Ramdani Basri, dan Scott Younger sebagai moderator.
Topik utama dalam forum tersebut adalah membahas bahwa seluruh bandara di Indonesia berada dalam status "darurat" untuk diperbaiki. Hampir dari seluruh bandara tersebut memiliki kelebihan kapasitas karena pertumbuhan jumlah penumpang yang cepat (20%) per tahun. Bandara di Indonesia diharapkan dapat mengakomodasi setidaknya 50 juta penumpang per hari. Oleh karena itu, NI dan semua pemangku kepentingan berharap bahwa semua bandara di Indonesia tidak hanya memberikan solusi dalam kenyamanan berkendara, tetapi juga mampu memberikan layanan penerbangan dengan kualitas kelas dunia.
Hadir para pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pembicara, di antaranya:
- Dr. Ir. Bastary Pandji Indra MSP (Direktur Pengembangan PPP, National Development Planning Agency - BAPPENAS).
- Bambang Tjahjono (Direktur Bandara, bagian Direktorat Penerbangan Umum, Kementerian Transportasi Republik Indonesia).
- Lee Lawrence (Direktur Utama Qeema Aviation Partners Ltd).
- Dr. S. Ipoeng Poernomo Msi. (Direktur PT Egis International Indonesia).
- Dr. Johnny Patta (Kepala Komisi Perencanaan wilayah Jawa Barat - BAPPEDA).
- Mina Choi (Direktur Utama PT Mitra Incheon Indonesia/Bandara Incheon, Korea Selatan); dan lain-lain.
Inovasi, Faktor Utama Kemajuan Proyek Infrastruktur di Indonesia
Proyek-proyek infrastruktur di Indonesia berada dalam kemajuan pesat. Untuk itu diperlukan sebuah terobosan baru dengan mengadopsi aplikasi teknologi inovatif yang berkelanjutan.
NI bekerjasama dengan Austrade mengadakan Dialogue Series ke-7 pada 16 Mei 2013 di Hotel Four Seasons, Jakarta. Dialog ini dihadiri oleh 220 peserta dari Indonesia dan luar Indonesia, dan diliput oleh 27 perwakilan media.
Dialog difokuskan pada kesepakatan adopsi aplikasi teknologi inovatif untuk mengatasi berbagai masalah, di antaranya: efisiensi, penerapan standar terbaik, perubahan iklim, sumber daya alam, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kesepakatan tersebut disetujui oleh lebih dari 200 pelaku infrastruktur dan kalangan pemangku kepentingan.
Menyelaraskan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan
Bekerjasama dengan Kedutaan Besar Denmark, NI menggelar Dialogue Series ke-6 dengan tema “Sustainability and Environmental Challenges in Indonesian Infrastructure Projects”. Acara ini diadakan di Hotel Four Seasons Jakarta, Indonesia, pada 4 Maret 2013. Acara dibuka oleh Menteri Perdagangan dan Investasi Denmark, Yang Mulia Pia Olsen Dyhr.
Melalui diskusi ini, NI diharapkan mampu menjadi perintis transisi pembangunan yang berorientasi lingkungan. Lebih jauh, pada 2050, Indonesia mampu menjadi negara dengan green growth economy dan bebas dari ketergantungan terhadap fossil fuel.
Hadir sebagai pembicara, yakni Tamba Hutapea, Wakil Ketua BKPM; Wahyu Utomo, Asisten Deputi Bidang Perumahan – Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian; Bastary Pandji Indra, MSP, Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, BAPPENAS; dan Teti A. Argo, School of Architecture, Planning, and Policy Development, Institut Teknologi Bandung.
Pada forum ini dibahas mengenai aplikasi dan adopsi teknologi yang inovatif dan berorientasi lingkungan dan berkelanjutan pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Sejumlah 174 peserta dari perusahaan swasta dan pemerintahan turut menghadiri acara diskusi ini.
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
“The Challenges in Investing in Indonesia’s PPP Projects: A Focus on West Java”
NI mengadakan Dialogue Series ke-5 pada 29 Februari 2012 di Institut Teknologi Bandung, Bandung. Forum difokuskan pada pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang dinilai relatif melambat dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa.
Untuk mendukung pengembangan pemberdayaan ekonomi tersebut, diperlukan penyediaan infrastruktur yang optimal. Pembangunan infrastruktur menjadi relevan ketika dikaitkan dengan program MP3EI yang diluncurkan oleh Pemerintah pada tahun 2011.
Pembicara utamanya adalah Ahmad Heryawan, selaku Gubernur Jawa Barat. Beliau mengklaim bahwa infrastruktur yang layak untuk dikembangkan adalah Kertajati (bandara), Jatiluhur (SPAM), jalan tol Bandung-Cirebon-Dawuan, dan jalan tol Cikampek-Palimanan (sudah berjalan).
Selain itu, Agung S. Sutisno, Kepala Perdagangan dan Perindustri Jawa Barat juga hadir sebagai pembicara utama. Turut hadir beberapa pembicara lainnya, seperti:
- Frederic Pergay – Vice President of Business Development Asia, Bouygues France.
- Achmad Hertanto Anggono, MBA – ITB School of Business and Management.
- Dr. Euan Low Phd., Ceng., Csc., MICheme. – Country Manager Mott MacDonald Japan KK.
Meningkatkan Infrastruktur Pelabuhan di Indonesia
Dialogue Series ke-4 digelar pada 30 Oktober 2011, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Forum ini mengangkat topik ‘Indonesian Ports Toward a World Class Infrastructure’, yang menyoroti pelabuhan Indonesia, agar dapat terus dikembangkan ke kancah global dengan sistem pelabuhan berskala internasional.
Forum dihadiri oleh Kemal Heryandri, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Departemen Perhubungan; Dr. Wahyu Utomo, Phd, Asisten Deputi untuk Perumahan; Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kantor Menko Perekonomian; serta Joseph Hiney, MA, Sarjana Pemerintah Irlandia di Dublin City University.
Disebutkan dalam Forum bahwa pelabuhan Indonesia merupakan salah satu sektor yang menarik. Sayangnya, Indonesia kini tertinggal jauh. Tidak kurang dari 200 pelabuhan yang dimiliki, tetapi jumlah pelabuhan yang bertaraf internasional sangat minim. Sebagai MP3EI 2011-2015, setidaknya dua pelabuhan internasional akan dibangun di Indonesia, yaitu di daerah Sumatera dan Indonesia Timur. Keberadaan pelabuhan internasional akan membuat ekspor dan impor menggeliat. Bahkan, pertumbuhan industri transportasi laut memiliki potensi untuk tumbuh 15-20 persen per tahun, dari Rp 300 miliar menjadi Rp 750 miliar pada tahun 2015.
Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Infrastruktur Air: Sangat Potensial
Dialogue Series ke-3 diselenggarakan Nusantara Infrastructure di hotel Grand Melia, Jakarta, pada tanggal 27 Juli 2011. Dialog ini mengangkat pentingnya ketersediaan air bersih. Bayangkan, lebih dari 80% masyarakat Indonesia tidak memiliki akses air bersih. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan.
Ketersediaan air bersih menjadi salah satu isu yang harus segera mendapat perhatian pemerintah, seiring dengan pesatnya pembangunan di perkotaan dan tingkat pertumbuhan penduduk. Untuk itulah, para pebisnis, investor, kalangan pemerintah, profesional dan akademisi mengadakan sebuah pertemuan yang khusus membahas mengenai Pembangunan Infrastruktur Air Bersih dalam Pola PPP (Public Private Partnership).
Forum dibuka oleh Rachmat M. Karnadi, selaku Ketua BPPSPAM. Para panelis membahas berbagai langkah inovatif dalam keikutsertaan swasta dan pemerintah untuk menjawab tantangan ini, dalam pola kemitraan PPP di bidang penyediaan air bersih. Proyek-proyek PPP air bersih menjadi tumpuan pemerintah untuk mengembangkan air bagi masyarakat. Saat ini, telah terdaftar lebih dari 100 proyek PPP air bersih dengan total kebutuhan investasi USD 47 miliar. Bernardus Djonoputro, Managing Director PT Nusantara Infrastructure Tbk mengemukakan bahwa PPP di bidang penyediaan air bersih sangat menjanjikan.
Di samping itu, aspek regulasi kesiapan daerah maupun PDAM menjadi mutlak. Kelemahan pengelolaan PPP dalam pembangunan infrastruktur banyak disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menarik Minat Investor dan Tantangan Pengadaan Lahan
Dialogue Series ke-2 diselenggarakan tanggal 30 Maret 2011 di Hotel JW Marriot, Jakarta. Dalam dialog kali ini NI menyoroti bahwa pengadaan lahan menjadi persoalan krusial dalam percepatan pembangungan infrastruktur.
Sebagai perusahaan penyedia investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, lambannya penanganan masalah tersebut oleh pemerintah sangat dirasakan dampaknya terhadap bisnis. RUU Pembebasan Lahan sampai saat ini masih belum disahkan menjadi UU. Padahal UU Pengadaan Lahan adalah kunci kepastian hukum sebagai stimulan atas proses infrastruktur, demi percepatan pembangunan infrastruktur. Secara rinci, porsi urusan pemerintah yang berhubungan dengan percepatan pembangunan infrastruktur antara lain menyangkut pendanaan, pengadaan lahan, peraturan di tingkat pusat maupun daerah, sistem birokrasi, dan juga kepastian hukum.
Merespon hal tersebut, NI secara rutin akan menggelar dialog nasional untuk memberikan ide dan pemikiran tentang percepatan pembangunan infrastruktur. Dari dialog ini juga akan selalu dihasilkan upaya terobosan yang inovatif dalam upaya memberikan masukan atas problem tersebut, yang diharapkan dapat membantu mengawal pemerintah dan pelaku bisnis infrastruktur untuk lebih fokus pada tindakan, daripada sekadar seminar dan pameran.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Dialogue Series pertama (ke-1) diadakan pada 19 Januari 2011 di Ritz Carlton, Jakarta. Sebagai forum pertama, dialog kali ini diawali oleh pemaparan komitmen NI dalam membangun infrastruktur di Indonesia dan ajakan NI kepada pihak terkait dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif secara bersama memberikan kontribusi membangun Indonesia.
Percepatan realisasi kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur, inovasi pendanaan dan kepastian pembebasan lahan adalah beberapa hal yang disampaikan dalam forum ini.
“Minat swasta untuk masuk ke sektor ini merupakan sinyal positif dalam perekonomian Indonesia. Peran serta NI dalam membangun infrastruktur di pelbagai daerah nusantara merupakan bukti nyata kepemimpinan kami di sektor ini”, ujar Bernadus Djonoputro, Managing Director NI. “Pemerintah diharapkan mampu mendukung dan menjadi mitra strategis sehingga pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan, dapat terealisasi dengan cepat,” lanjutnya.
Dalam dialog kali ini, ditampilkan kuliah umum Prof. Jose Gomez-Ibanez dari Harvard Kennedy School of Government, salah satu pakar dunia di bidang Public Private Partnership dan pembangunan infrastruktur. Beliau mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat bagi percepatan pembangungan infrastruktur. Hal ini terutama akan sangat signifikan di kota-kota yang semakin tidak efisien. Dalam paparannya, Prof. Ibanez mengungkapkan bahwa Jakarta saat ini terhitung sebagai kota yang tidak efisien di Asia, akan tetapi tetap memiliki peluang menjadi efisien. Karakter sebagai kota yang nyaman dan efisien masih dimiliki Jakarta, di antaranya terlihat dari masih terdapat penghijauan dan taman-kota di tengah kota, begitu juga dengan peningkatan moda transportasi massa.
Dalam dialog yang dihadiri oleh 160 orang dari kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah, terungkap bahwa persoalan infrastruktur di Indonesia masih belum menemukan jalan keluar yang maksimal. Regulasi yang tumpang-tindih di antaranya masih menjadi kendala utama.
